KOMPASS BIZ.ID

   Keterangan Foto : Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Sedulur Jokowi Papua. Jayapura, – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Sedulur Jokowi Papua mengeluarkan pernyataan tegas atas tuduhan yang dilontarkan oleh Roy Suryo dan sejumlah pihak terkait dugaan ijazah palsu milik mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Mereka mengecam keras tuduhan tersebut, khususnya yang menyeret nama Ketua Umum mereka dalam narasi pencetakan ijazah palsu di kawasan Pasar Pramuka, Jakarta Timur. Dalam pernyataan resminya, Sedulur Jokowi Papua menilai tudingan itu sebagai fitnah keji dan tidak berdasar, yang telah mencemarkan nama baik organisasi dan tokoh nasional. Mereka mendesak Roy Suryo dan pihak terkait untuk menyampaikan permintaan maaf secara terbuka, dan menyatakan siap menempuh jalur hukum bila tidak ada itikad baik. “Kami menyatakan dengan tegas bahwa tuduhan tersebut adalah fitnah yang keji dan menyesatkan. Kami memberi waktu kepada Roy Suryo cs untuk meminta maaf secara terbuka. Jika tidak, kami akan a...

  Jakarta, Pada hari Rabu 02 Juli 2025 – Dalam rangka meningkatkan literasi perpajakan masyarakat serta mendukung transformasi digital Direktorat Jenderal Pajak, PT. Bina Indocipta Andalan bekerja sama dengan Direktorat Humas DJP menyelenggarakan webinar dengan topik "Menuju Administrasi Pajak Digital Kupas Tuntas PER-11/PJ/2025". Kegiatan webinar ini merupakan wujud kontribusi nyata dalam mengedukasi wajib pajak mengenai sistem dan tata cara pelaporan pajak yang semakin terintegrasi dan berbasis teknologi. Webinar dipandu langsung oleh MC yaitu Ibu Margareth dan Ibu Cicilia selaku Moderator dari PT. Bina Indocipta Andalan. Acara webinar dibuka dengan Opening Speech yang disampaikan oleh Bapak Dr. Jhon Eddy, S.E., S.H., M.H., M.Kn., BKP., CTA., selaku Praktisi Hukum & Pajak, dalam penyampaian opening speechnya beliau menyampaikan bahwa PER-11/PJ/2025 adalah salah satu pilar penting dalam pembangunan sistem administrasi perpajakan yang modern, efisien, dan responsif terhad...

      Jakarta, 24 Juni 2025 - Menanggapi beredarnya polemik issue Ijasah Palsu Jokowi yang kini menyeret nama Tokoh Pendidikan Nasional yaitu Prof.Dr.Paiman Raharjo, M.Si, Redaksi Media CEO menghubungi Prof Paiman Raharjo melalui sambungan telpon. Dalam keterangannya Paiman Raharjo mengatakan bahwa tuduhan tersebut salah alamat, karena dirinya tidak tahu menahu tentang tuduhan tersebut. Paiman Raharjo menuturkan bahwa, dulu dalam perjuangan hidupnya selain beliau menjadi tukang sapu beliau juga pernah membuka usaha foto copy dan jasa pengetikan pada tahun 1997 s/d 2002  di pasar pramuka pojok Matraman agar bisa meneruskan kuliah. Kemudian akhir tahun 2002 kios  usaha foto copy dan pengetikan dijual semua untuk memulai usaha Tour and Travel serta restoran padang. Setelah tahun 2002 saya tidak tahu lagi perkembangan pasar pramuka pojok, karena sejak tahun 2002 fokus menjadi Dosen di FISIP Moestopo, ujar Paiman  Raharjo. Paiman menambahkan bahwa dirinya tidak ...

   Jakarta - Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) menggelar Sidang Pembacaan Nota Pembelaan terkait perkara dugaan suap vonis bebas Gregorius Ronald Tannur, dengan terdakwa mantan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia (Ses MA RI) Zarof Ricar, ibu Gregorius Ronald Tannur, Meirizka Wijaya, dan pengacara Gregorius Ronald Tannur, Lisa Rahmat SH, di ruang Prof Dr HM Hatta Ali SH MH, Pengadilan Tipikor pada PN Jakpus, Jalan Bungur, Kemayoran, Selasa,10 Juni 2025. Keterangan Foto: Kuasa Hukum Terdakwa Pengacara Gregorius Ronald Tannur, Lisa Rahmat,SH, Andi Syarifudin,SH. Kuasa Hukum Terdakwa Pengacara Gregorius Ronald Tannur, Lisa Rahmat,SH, Andi Syarifudin,SH Membacakan Nota Pembelaan (Pledoi) di hadapan majelis hakim, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan tim Kuasa Hukum. Kuasa Hukum terdakwa pengacara Gregorius Ronald Tannur, Lisa Rahmat,SH, Andi Syarifudin,SH mengatakan, isi Pledoinya krusial sekali yakni kliennya (terdakwa Li...

   Keterangan Foto: Acara diskusi dengan Ketua DPW Asprumnas Jabar terkait kuota dan Kebijakan Pemerintah pusat program 3 juta rumah di Hotel horison Bekasi barat pulang dari Bogor.    Keterangan Foto : Syawali,Ketua Umum DPP ASPRUMNAS. Jakarta -  Dibawah koordinasi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Menteri Keuangan, dan Menteri Dalam Negeri, pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan fiskal yang terukur dan solutif. Langkah ini bertujuan memperkuat daya beli masyarakat, menjaga laju pertumbuhan ekonomi, serta memperluas inklusi sosial. “Contohnya, dalam enam bulan terakhir, kebijakan fiskal dari Menteri Keuangan sangat progresif. Keputusan menambah kuota KPR FLPP serta memperpanjang insentif PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) sangat membantu pelaksanaan Program Asta Cita, khususnya pembangunan tiga juta rumah untuk MBR,” ungkap Ketua Umum Asosiasi Pengembang dan Pemasar Rumah Nasional (Asprumnas), Muhamad Syawali Pratna, dalam sebuah acara di  B...

   Keterangan Foto : Syawali,Ketua Umum DPP ASPRUMNAS. Jakarta - Kebijakan Menteri Keuangan dalam 6 bulan terakhir ini sangat Spektakuler dengan kebijakan yang sangat membantu program Asta Cita Bapak Presiden Prabowo 3 juta unit rumah untuk MBR . Dan kebijakan fiskal lainnya kabinet pak Prabowo.. diantaranya adalah :  1.Sejumlah paket kebijakan tersebut antara lain bantuan subsidi upah (BSU) yang diberikan untuk pekerja padat karya dengan gaji di bawah Rp 3,5 juta per bulan; BSU untuk guru honorer, diskon Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK); serta diskon tarif tol dan tarif transportasi guna mendorong "Daya Beli Masyarakat" Menguat yakin 8 % pertumbuhan Ekonomi akan Tercapai. 2.Menambah Kuota FLPP dari 220.000 thn 2025 menjadi 350.000 dengan berbagai cara terbaik Ibu Sri Mulyani lakukan demi terwujudnya Program Penyediaan Rumah MBR.  3. Memprioritaskan Kemudahan kepemilikan rumah perkotaan, perdesaan dan Masyarakat Nelayan tepi pantai seluruh Indonesia Demikian kesempatan...