KOMPASS BIZ.ID

   Tigaraksa - Sidang ke-3 (tiga) yang dilaksanakan pada hari Kamis, 21 Mei 2026, di Pengadilan Agama Tigaraksa, berlangsung dengan agenda penyerahan Permohonan Pengesahan Perdamaian (Acta Van Dading) kepada Ketua/Majelis Hakim PA Tigaraksa untuk dijadikan sebagai sebuah keputusan hukum yang sah dan mengikat, antara Nana S Sulaeman (Wasekjen DPP PASTI) sebagai penggugat bersama tim kuasa hukumnya dari DPP PASTI, dengan Tergugat bersama Dangan kuasa hukumnya masing-masing. Permohonan tersebut diajukan karena proses perdamaian telah tercapai dan dilaksanakan oleh para pihak, baik dari pihak Penggugat maupun pihak Tergugat I dan Tergugat II. Proses perdamaian tersebut juga disaksikan langsung oleh para penasehat hukum masing-masing pihak sebagai bentuk keseriusan dan itikad baik dalam menyelesaikan perkara secara damai, bermartabat, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dengan adanya penyelesaian dan permohonan pengesahan perdamaian (Acta Van Dading) tersebut, maka persidangan...

   Jakarta | takam5.com — Tim kuasa hukum dari Kantor Advokat BASA REKAN (Badrul Ain Sanusi Al-Afif, S.H. M.H.) yang diwakili M. Hafidz Halim, S.H., bersama rekannya Hardiansyah, S.H., terus mengawal perjuangan Yono dan Keluarganya terkait objek lahan seluas 70 hektar yang terletak di Desa Cantung Kiri Hulu Kecamatan Hampang Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan. Setelah sebelumnya mengikuti rapat penyelesaian sengketa di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Kotabaru pada 13 Mei 2026, terdapat berita acara notulensi diketahui posisi lahan yang diajukan untuk kebun plasma sejak tahun 2008 ternyata juga tidak sama sekali tidak di akomodir oleh PT. Suryabumi Tunggal Perkasa (STP) maupun Koperasi Tri Hampang Bersatu (THB), sehingga hasil mediasi didapati kepastian bahwa objek lahan ternyata berada diluar HGU dan Plasma, namun ternyata berada dalam Kawasan Hutan yang saat ini telah dikuasai oleh PT. Agrinas Nusantara atas penindakan Satgas PKH (Penertiban ...

  Keterangan Foto : Kuasa Hukum Terdakwa Dirut PT ACM, Rudy Marjono, S.H. Jakarta - Pengadilan Negeri Jakarta Pusat  Gelar Sidang perkara terdakwa Iqbal selaku Direktur Utama (Dirut) PT ACM dengan dugaan penipuan dan penggelapan sengketa tambang dengan saham dan segala macam di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara (Sultra), di PN Jakarta Pusat, Jalan Bungur, Kemayoran, Senin (18/05/2026). Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan 2 (dua) saksi yakni Sarindra selaku Kepala Syabandar Konawe Utara, Sultra, dan Toto Abdul Fattah selaku Sekretaris Direktorat Jenderal (Sesditjen) Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (KemenESDM RI) untuk memberikan keterangan di hadapan Majelis Hakim, JPU dan tim Kuasa Hukum terdakwa.  Kuasa Hukum Terdakwa Dirut PT ACM, Rudy Marjono, S.H mengatakan bahwa, kalau masalah ini dilarikan ke ranah pidana tidak tepat.tidak pada tempatnya karena perkara ini kan persoalan perusahaan yang harus diputus dulu ...

   Keterangan Foto : DPP PASTI Berhasil Fasilitasi Mediasi Klien di Jakarta Selatan, Utamakan Musyawarah dan Penyelesaian Bermartabat. Jakarta Selatan — Hari ini Senin 18 Mei 2026, Tim Hukum Dewan Pimpinan Pusat Pengacara dan Aktivis Sejati (DPP-PASTI) yang dipimpin langsung oleh Ketua Umum DPP PASTI Rudy Silfa, SH., MH., melaksanakan agenda mediasi mewakili klien bernama Suratmi yang saat ini sedang berada di luar negeri. Mediasi tersebut dilakukan dengan pihak PT. INDOSUKSES MB yang diwakili oleh Ibu K dan Ibu KB, bertempat di kawasan Jl. Fatmawati Raya, Jakarta Selatan. Pertemuan berlangsung dalam suasana kondusif, penuh rasa saling menghormati, serta mengedepankan semangat musyawarah untuk mufakat demi tercapainya penyelesaian terbaik bagi seluruh pihak. Dalam pertemuan tersebut, Tim Hukum DPP PASTI menegaskan komitmennya untuk terus mengedepankan langkah-langkah hukum yang profesional, elegan, humanis, dan berlandaskan keadilan.  DPP PASTI percaya bahwa penyelesaian ...

  Jakarta - Kasus yang menimpa seorang ibu bernama Lisa, kini menjadi *Diduga Ada Dua Paspor untuk Satu Anak WNI, Kuasa Hukum Keluarga Soroti Dugaan Pelanggaran Prosedur Imigrasi dan Perlindungan Anak* publik setelah rangkaian dugaan pelanggaran hukum yang melibatkan persoalan hak asuh anak, dugaan manipulasi proses peradilan, dugaan pemberian obat penenang terhadap anak, hingga keberadaan anak WNI di luar negeri tanpa pengawasan pihak yang memiliki hak asuh sah.  Perkara ini bermula dari munculnya konflik pasangan pernikahan DSDj dengan Lisa hingga akhirnya pada tahun 2019 dibuat kesepakatan bersama melalui Akta Notaris Nomor 37 Tahun 2019 di hadapan Notaris Tedy Anwar. Dalam akta tersebut diatur mengenai pembagian harta bersama dan hak pengasuhan anak yang berada pada pihak ibu selama anak masih di bawah umur. Dalam konferensi pers yang digelar di kawasan Sunter Jakarta Utara, Kamis (14/5/2026), Lisa yang merupakan ibu kandung dari GI, yang didampingi kuasa hukumnya mengungk...

  Keterangan foto: Prof. Dr. H. Paiman Raharjo, Mantan Wakil Menteri Desa yang kini dalam Komunitas Sepeda Ontel Indonesia sebagai Ketua Dewan Pembina(tengah). - Jakarta. - Festival Sepeda Ontel Internasional Sumatera–Jawa 2026 resmi dimulai dari kawasan Patung Kuda Monas, Jakarta, Kamis (14/5/2026). Kegiatan budaya dan olahraga ini diikuti ratusan pecinta sepeda ontel dari berbagai daerah di Indonesia hingga mancanegara. Peserta datang dari berbagai wilayah seperti Sumatera, Kalimantan, Makassar, Palembang, Jambi, Jawa Timur, Jawa Tengah, hingga komunitas luar negeri seperti Belanda, Australia, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Seluruh peserta nantinya akan berkumpul di Klaten, Jawa Tengah, sebagai pusat kegiatan festival internasional tersebut. Keterangan foto: Prof. Dr. H. Paiman Raharjo, Mantan Wakil Menteri Desa yang kini dalam Komunitas Sepeda Ontel Indonesia sebagai Ketua Dewan Pembina. Prof. Dr. H. Paiman Raharjo, Mantan Wakil Menteri Desa yang kini dalam Komunitas Sepeda ...