CICIL Buka Kantor Operasional Baru Guna Tingkatkan Layanan Pembiayaan Produktif

 




Jakarta - PT CICIL SOLUSI MITRA TEKNOLOGI merupakan Perusahaan financial technology company yang memiliki izin penuh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana diatur dalam POJK 10 / POJK. 05/ 2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

Didirikan akhir tahun 2016 , CICIL telah menjalani transformasi dalam menjalankan misi Perusahaan untuk menyediakan layanan pembiayaan produktif yang bertanggung jawab. Pada awalnya, layanan CICIL fokus dalam membantu mahasiswa untuk dapat membiayai Biaya Kuliah dan Perlengkapan Penunjang Kuliah, dimana CICIL pada tahun 2020 telah melayani 95,000 mahasiswa di 250 universitas yang tersebar di seluruh Indonesia.

Namun demikian, pada tahun 2021, dimana Pandemi Covid-19 melanda Indonesia , operasional pembiayaan Pendidikan dihadapi oleh berbagai tantangan yang mendorong  CICIL beradaptasi untuk dapat tetap misi Perusahaan dalam menyediakan layanan produktif yang bertanggung jawab. Sejak 2021 Perusahaan bertransformasi untuk mendiversifikasi layanan pembiayaan rantai pasok dan pembiayaan ekosistem.

Pada Q1 2024, Perusahaan setelah menempuh proses transformasi yang penuh perjuangan ditengah kondisi recovery Covid-19 dan situasi Makro Ekonomi yang tidak menentu membuahkan hasil yang baik. Saat ini dengan Fokus melayani pembiayaan berbasis rantai pasok dan pembiayaan ekosistem , Perusahaan telah berhasil menyalurkan pembiayaan rata-rata Rp 120 Milyar perbulan, dengan didukung oleh Kerjasama dengan lebih dari 23 Lembaga Perbankan di berbagai daerah dan ratusan Pemberi Dana Individu yang telah memberikan kepercayaan kepada CICIL.

Kepercayaan ini dapat dicapai melalui kualitas Pendanaan yang tercermin dalam Tingkat Keberhasilan Bayar (TKB) di atas 99.7% pada April 2024, dan kondisi laporan keuangan Perusahaan yang telah mencapai laba positif.

Untuk meningkatkan layanan, baik kepada Penerima Dana dan Pemberi Dana , CICIL juga berkomitmen untuk terus  meningkatkan fondasi Perusahaan termasuk salah satunya dengan mengembangkan organisasi Perusahaan dan pembukaan kantor operasional baru di Landmark Centre Tower I Lantai 7, Jl. Jenderal Sudirman No. 1, Setiabudi, Jakarta Selatan pada Rabu, 2 Oktober 2024.

Yang dilengkapi dengan ruangan layanan nasabah (Costumer Walk in Centre) dengan kapasitas dan kenyamanan yang lebih baik untuk nasabah, sedangkan jalur layanan nasabah lain masih tetap digunakan sesuai prosedur layanan pengaduan: https:www.cicil.co.id/complaint-procedure.

Semua layanan yang sebelumnya beralamat di Plaza Merien lantai 23 dan di Menara Tekno lantai 9 akan dialihkan ke Alamat baru kami.

Diharapkan pembukaan kantor baru CICIL, dapat meningkatkan layanan Perusahaan kepada pengguna hususnya dalam penyediaan akses pembiayaan produktif secara produktif kepada pelaku Bisnis di Indonesia. 

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

JPU KPK DIMINTA SEGERA TETAPKAN STATUS TERSANGKA UTAMA TIPIKOR GEREJA KINGMILE 32 MIMIKA

Gambar
         Jakarta - Tersangka utama TIPIKOR pembangunan Gereja kingmile 32 Mimika sudah memenuhi unsur Majelis Hakim Tipikor dan JPU KPK sudah harus menetapkan TERSANGKA DAN Terdakwa sehingga memberikan kepercayaan kinerja Penegakan Supermasi hukum yang adil kepada semua yang di jadikan terdakwa dalam kasus TIPIKOR gereja Kingmile 32 mimika  yang lagi di sidangkan para terdakwa yang bukan pejabat negara yang belum penuhi unsur pejabat negara agar meraka di jadikan terdakwa tanpa di sertai tersangka utama dalam kasus TIPIKOR pembangunan Gereja kingmile32 Mimika yang menjadi perhatian publik saat ini .   Sidang lanjutan TIPIKOR gereja kingmile 32 Mimika, hari kamis 4 april 2024  di Pengadilan negeri TIPIKOR Jakarta Pusat pada PN Jakarta Pusat yang menghadirkan Bupati Mimika EO sebagai saksi atas terdakwa Budiyanto wijaya walaupun dalam persidangan hari ini Bupati Mimika EO membantah semua yang di tuduhkan para terdakwa dan JPU KPK. Namun ada dua Hal Menarik dalam fakta persidangan yang ha
Baca selengkapnya

OJK Berdasarkan UU Perasuransian dan UU P2SK Segera Perintahkan PUJK Jiwasraya Menyelesaikan Seluruh Kewajibannya Sebelum Dilikuidasi.

Gambar
       Jakarta - Nasabah Jiwasraya tidak ikut dipindahkan ke IFG Life sudah sesuai dengan UU dan Peraturan yang berlaku. Secara beramai-ramai mengirim surat Kepada  OJK  Agar Perintahkan PUJK Jiwasraya  Untuk Menyelesaikan seluruh Kewajibannya  sebelum di Likuidasi  Berikut isi lengkap surat yang dilayangkan nasabah Jiwasraya untuk OJK :   Kepada Yth : Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Di Jakarta. Perihal : Penyelesaian Keseluruhan Kewajiban PUJK Jiwasraya Pada Tahun 2024 Dengan hormat,  Setelah berakhirnya program restrukturisasi Jiwasraya pada Desember 2023 dengan menyisakan 0,49% Polis yang menolak restrukturisasi Jiwasraya ke IFG Life dengan klaim mencapai sekitar Rp.187 Milyar (Berita Bisnis.com Rabu, 10 Januari 2024 | 17:20).  Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan meminta agar pemegang saham, jajaran komisaris dan direksi Jiwasraya untuk menyusun rencana aksi tindak lanjut terkait pemegang polis yang menolak restrukturisasi Polis ke Polis PT. Asuransi Jiwa IFG (IFG Life)
Baca selengkapnya

PT. Bina Indocipta Andalan bekerjasama dengan DJP mengadakan Webinar dengan tema "Pemadanan NIK Menjadi NPWP"

Gambar
       Jakarta, Pada hari Selasa 5 Desember 2023 – Dalam rangka memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat terkait dengan teknis pelaksanaan perpajakan, PT. Bina Indocipta Andalan Bekerjasama dengan Direktorat Humas DJP Merilis Panduan Terperinci Mengenai Pemberlakuan NIK menjadi NPWP. Webinar dipandu langsung oleh MC yaitu Ibu Angel dan Ibu Cicilia selaku moderator dari PT. Bina Indocipta Andalan. Acara webinar dibuka dengan Opening Speech oleh Bapak Dr. Jhon Eddy, S.E., S.H., M.H., M.Kn., BKP., CTA, selaku Direktur PT. Bina Indocipta Andalan,dalam penyampaian opening speechnya Dr. Jhon Eddy, S.E., S.H., M.H., M.Kn., BKP., CTA menyampaikan latar belakang pemadanan NIK menjadi NPWP yang diatur dalam PMK Nomor 112 Tahun 2022 sebagai peraturan pelaksana dan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan. Berdasarkan ketentuan PMK Nomor 112 Tahun 2022, seyogyanya NIK akan  mulai digunakan sebagai NPWP mulai 1 Januari 2024, namun aturan ini d
Baca selengkapnya