PT. Bina Indocipta Andalan Bekerjasama dengan Direktorat Humas DJP Mengadakan Webinar tentang Implikasi Penerapan Coretax System terhadap Kewajiban Pelaporan & Kepatuhan Wajib Pajak

  


Jakarta, Pada hari Selasa 15 Oktober 2024 – Dalam rangka memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat terkait dengan  teknis pelaksanaan perpajakan, PT. Bina Indocipta Andalan bekerjasama dengan Direktorat Humas DJP mengadakan webinar tentang Implikasi Penerapan Coretax System terhadap Kewajiban Pelaporan & Kepatuhan Wajib Pajak.

Webinar dipandu langsung oleh MC yaitu Ibu Angel dan Ibu Cicilia selaku moderator dari PT. Bina Indocipta Andalan. Acara webinar dibuka dengan Opening Speech oleh Bapak Dr. Jhon Eddy, S.E., S.H., M.H., M.Kn., BKP., CTA, selaku Direktur PT. Bina Indocipta Andalan,dalam penyampaian opening speechnya Dr. Jhon Eddy, S.E., S.H., M.H., M.Kn., BKP., CTA menyampaikan latar belakang Implikasi Penerapan Coretax System terhadap Kewajiban Pelaporan & Kepatuhan Wajib Pajak, yang bertujuan untuk mengintegrasikan berbagai Layanan yang selama ini telah disediakan DJP (seperti : layanan DJP online, e-Nofa, pembayaran, EoI, dll). Selain itu, penerapan Coretax  system juga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan para wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. 

Adapun pembicara kunci yakni Bapak Eko Ariyanto, Bapak Giyarso, Bapak Bima Pradana Putra dan Bapak M. Iqbal Rahadian selaku  Penyuluh dari Direktorat P2Humas Direktorat Jenderal Pajak. Acara webinar ini diikuti oleh kurang lebih 850 (delapan ratus lima puluh) orang peserta yang berasal dari Perusahaan-perusahaan, Perorangan, dan lintas atau multi profesi, baik yang diikuti via zoom maupun via live streaming youtube.

Latar belakang Penerapan Coretax System terhadap Kewajiban Pelaporan & Kepatuhan Wajib Pajak didasari oleh Peraturan Presiden  No.40 Tahun 2018 Tentang Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan. Penerapan Coretax System bertujuan untuk mengintegrasikan berbagai layanan yang selama ini telah disediakan DJP, selain itu, penerapan Coretax System juga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan para wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Sistem ini memberikan transparansi yang lebih baik, efisiensi dalam proses administrasi, serta membantu mencegah terjadinya pelanggaran dalam proses pelaporan pajak. Dalam pemaparan materi oleh Pak Eko Ariyanto, Pak Giyarso, Pak Bima dan Pak Iqbal disampaikan pokok-pokok ketentuan penting Implikasi Penerapan Coretax System terhadap Kewajiban Pelaporan & Kepatuhan Wajib Pajak diantaranya:

1. Apa itu Coretax System, Coretax merupakan sistem administrasi layanan Direktorat Jenderal Pajak yang memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dengan mengedepankan fungsionalitas. Coretax memiliki 2 tampilan untuk petugas pajak dan wajib pajak dan tersedia dalam dua Bahasa yaitu Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia.

2. Persiapan dan adaptasi dalam implikasi Coretax System:

• Wajib Pajak melakukan pemadanan NIK-NPWP atau memperoleh NPWP dalam format 16 digit.

• Wajib Pajak memastikan akun layanan perpajakan saat ini aktif dan pastikan data-data pada DJP online lengkap, update dan valid.

• Wajib Pajak dapat mempelajari fitur-fitur pada aplikasi Coretax System dengan menggunakan Simulator Terpandu Coretax

3. Apa yang baru dari Coretax System ?

• Wajib Pajak Orang Pribadi di dalam portal Wajib Pajak dapat berperan sebagai diri sendiri atau sebagai wakil/pengurus/kuasa Wajib Pajak

• Pelaksanaan hak dan kewajiban oleh Wajib Pajak Badan dan/atau instansi pemerintah hanya dilakukan melalui WP OP yang ditunjuk sebagai PIC utama atau wakil/kuasa/PIC TKU yang telah diberikan akses.

• Kuasa Wajib Pajak harus terdaftar dalam database kuasa di Coretax System DJP.

• Terdapat fitur buku besar Wajib Pajak yang berisi daftar semya transaksi yang berhubungan dengan Wajib Pajak

• Terdapat akun deposit pajak agar Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran lebih dulu sebelum kewajiban pajak timbul.

• Perubahan format file upload rincian data yang awalnya CSV menjadi XML

4. Sistem ini akan terus berkembang, dan oleh karena itu, penting bagi kita untuk memberikan saran yang konstruktif guna meningkatkan performa sistem ini. 

Dengan adanya sistem ini, diharapkan proses pelaporan pajak menjadi lebih sederhana dan akurat, serta pada gilirannya bisa meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara sukarela (voluntary compliance). Namun, kita juga harus terbuka terhadap saran dan masukan yang muncul menuju kesempurnaan coretax system ini, dan itulah sebabnya diskusi tentang coretax sistem menjadi penting.


Kami berharap dengan adanya webinar ini, masyarakat Wajib Pajak dapat lebih mudah memahami sehingga dapat menciptakan Perbaikan pembangunan sistem administrasi perpajakan yang berkelanjutan (friendly and imrovement system) dalam pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban di bidang perpajakan terkait Implikasi Penerapan Coretax System terhadap Kewajiban Pelaporan & Kepatuhan Wajib Pajak.


Jakarta, 15 Oktober 2024.

Salam & Hormat Panitia Webinar

PT Bina Indocipta Andalan

Wisma 46 Kota BNI Jl. Jend Sudirman Kav. 1 Jakarta – 10220

Telp. 021-2515282 Wa. 0813-1952-3209 (Sofinda/Rion) 

Email : biawebinarregist@gmail.com

Website : www.binaindociptaandalan.com

IG : @binaindociptaandalan


[15/10 16.52] Multi Media CEO Indonesia: 

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

JPU KPK DIMINTA SEGERA TETAPKAN STATUS TERSANGKA UTAMA TIPIKOR GEREJA KINGMILE 32 MIMIKA

Gambar
         Jakarta - Tersangka utama TIPIKOR pembangunan Gereja kingmile 32 Mimika sudah memenuhi unsur Majelis Hakim Tipikor dan JPU KPK sudah harus menetapkan TERSANGKA DAN Terdakwa sehingga memberikan kepercayaan kinerja Penegakan Supermasi hukum yang adil kepada semua yang di jadikan terdakwa dalam kasus TIPIKOR gereja Kingmile 32 mimika  yang lagi di sidangkan para terdakwa yang bukan pejabat negara yang belum penuhi unsur pejabat negara agar meraka di jadikan terdakwa tanpa di sertai tersangka utama dalam kasus TIPIKOR pembangunan Gereja kingmile32 Mimika yang menjadi perhatian publik saat ini .   Sidang lanjutan TIPIKOR gereja kingmile 32 Mimika, hari kamis 4 april 2024  di Pengadilan negeri TIPIKOR Jakarta Pusat pada PN Jakarta Pusat yang menghadirkan Bupati Mimika EO sebagai saksi atas terdakwa Budiyanto wijaya walaupun dalam persidangan hari ini Bupati Mimika EO membantah semua yang di tuduhkan para terdakwa dan JPU KPK. Namun ada dua Hal Menarik dalam fakta persidangan yang ha
Baca selengkapnya

OJK Berdasarkan UU Perasuransian dan UU P2SK Segera Perintahkan PUJK Jiwasraya Menyelesaikan Seluruh Kewajibannya Sebelum Dilikuidasi.

Gambar
       Jakarta - Nasabah Jiwasraya tidak ikut dipindahkan ke IFG Life sudah sesuai dengan UU dan Peraturan yang berlaku. Secara beramai-ramai mengirim surat Kepada  OJK  Agar Perintahkan PUJK Jiwasraya  Untuk Menyelesaikan seluruh Kewajibannya  sebelum di Likuidasi  Berikut isi lengkap surat yang dilayangkan nasabah Jiwasraya untuk OJK :   Kepada Yth : Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Di Jakarta. Perihal : Penyelesaian Keseluruhan Kewajiban PUJK Jiwasraya Pada Tahun 2024 Dengan hormat,  Setelah berakhirnya program restrukturisasi Jiwasraya pada Desember 2023 dengan menyisakan 0,49% Polis yang menolak restrukturisasi Jiwasraya ke IFG Life dengan klaim mencapai sekitar Rp.187 Milyar (Berita Bisnis.com Rabu, 10 Januari 2024 | 17:20).  Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan meminta agar pemegang saham, jajaran komisaris dan direksi Jiwasraya untuk menyusun rencana aksi tindak lanjut terkait pemegang polis yang menolak restrukturisasi Polis ke Polis PT. Asuransi Jiwa IFG (IFG Life)
Baca selengkapnya

PT. Bina Indocipta Andalan bekerjasama dengan DJP mengadakan Webinar dengan tema "Pemadanan NIK Menjadi NPWP"

Gambar
       Jakarta, Pada hari Selasa 5 Desember 2023 – Dalam rangka memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat terkait dengan teknis pelaksanaan perpajakan, PT. Bina Indocipta Andalan Bekerjasama dengan Direktorat Humas DJP Merilis Panduan Terperinci Mengenai Pemberlakuan NIK menjadi NPWP. Webinar dipandu langsung oleh MC yaitu Ibu Angel dan Ibu Cicilia selaku moderator dari PT. Bina Indocipta Andalan. Acara webinar dibuka dengan Opening Speech oleh Bapak Dr. Jhon Eddy, S.E., S.H., M.H., M.Kn., BKP., CTA, selaku Direktur PT. Bina Indocipta Andalan,dalam penyampaian opening speechnya Dr. Jhon Eddy, S.E., S.H., M.H., M.Kn., BKP., CTA menyampaikan latar belakang pemadanan NIK menjadi NPWP yang diatur dalam PMK Nomor 112 Tahun 2022 sebagai peraturan pelaksana dan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan. Berdasarkan ketentuan PMK Nomor 112 Tahun 2022, seyogyanya NIK akan  mulai digunakan sebagai NPWP mulai 1 Januari 2024, namun aturan ini d
Baca selengkapnya