KOMPASS BIZ.ID

   Jakarta, Pada hari Kamis 12 Maret 2026 – Transformasi Administrasi Perpajakan melalui implementasi Sistem Coretax menjadi momentum penting dalam Reformasi Perpajakan Indonesia.  Menjawab kebutuhan pemahaman yang komprehensif atas sistem baru tersebut, PT. Bina Indocipta Andalan menginisiasikan untuk menyelenggarakan Webinar dengan judul " Strategi dan Tata Cara Pengisian SPT PPh Badan Pada Sistem Coretax ". Webinar dipandu langsung oleh MC yaitu Ibu Margareth dan Ibu Yoshi selaku moderator dari PT. Bina Indocipta Andalan. Acara webinar dibuka dengan Opening Speech oleh Bapak Dr. Jhon Eddy, S.E., S.H., M.H., M.Kn., BKP., CTA, selaku Praktisi Hukum dan Pajak, dalam penyampaian opening speechnya beliau menyampaikan pelaporan  SPT PPh Badan Pada Sistem Coretax  merupakan strategi yang tepat karena sistem yang digunakan semakin transparan dan terdigitalisasi sehingga dapat meminimalkan risiko kesalahan sekaligus meningkatkan kredibilitas wajib pajak badan di mata ...

              Jakarta — Praktisi Hukum Mila Ayu Dewata Sari, S.H., S.E. yang juga dikenal dengan nama Mila Cheah, Resmi ditunjuk sebagai Duta Advokat Pekerja Seni oleh Forum Advokat Spesialis Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Penunjukan ini merupakan bentuk apresiasi atas dedikasi serta kontribusinya dalam dunia Hukum, khususnya dalam memberikan pendampingan dan Advokasi kepada para pekerja seni di Indonesia. Dalam keterangannya, Mila Ayu Dewata Sari menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepadanya. Ia menegaskan bahwa amanah tersebut merupakan tanggung jawab besar untuk terus memperjuangkan perlindungan Hukum bagi para pekerja seni yang kerap menghadapi berbagai persoalan hukum, baik dalam aspek kontrak kerja, hak kekayaan intelektual, maupun perkara pidana dan perdata. “Pekerja seni merupakan bagian penting dari industri kreatif Indonesia yang harus mendapatkan perlindungan Hukum yang jelas dan adil. Dengan aman...

    Keterangan Foto: Pakar Kebijakan Publik, Prof.DR.H. Paiman Raharjo,M.M.,MSi. Jakarta - Sudah satu tahun lebih Issu Ijasah Palsu Ir.Joko Widodo tak kunjung berakhir dan terus menjadi hiasan di media  sosial. Menyoroti hal ini, Pakar Kebijakan Publik yang namanya ikut terseret dalam Issu Ijasah Jokowi memberikan tanggapan serius. Menurut Paiman Raharjo Issu Ijasah Jokowi syarat muatan Politik dan memang sengaja dibuat drama seri yang panjang, agar opini yang dibangun semakin mempengaruhi persepsi masyarakat seolah olah Ijasah Jokowi palsu. Ditambahkannya, Padahal simple saja untuk membuktikan Ijasah itu Palsu apa tidak Palsu, mengingat Ijasah merupakan produk lembaga pendidikan yang mewakili pemerintah. Tatkala lembaga yang mengeluarkan Ijasah tersebut mengakui dan menyatakan Ijasah tersebut asli, seharusnya sudah Clear dan jelas, ujar Paiman kepada Media Majalah CEO di Jakarta, hari ini Senin 9/3/2026. Paiman mengatakan, Tetapi dalam kasus Ijasah Jokowi ini, sepertinya...

     Keterangan Foto : Kuasa Hukum Junaedi, Advokat Eric Sutawijaya, S.H,  Jakarta– Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan vonis bebas terhadap terdakwa pengacara Junaedi Saibih dalam perkara dugaan suap hakim terkait vonis lepas kasus minyak goreng (migor). Putusan dibacakan di ruang Prof Dr HM Hatta Ali SH MH, PN Jakarta Pusat, Jalan Bungur, Kemayoran, Selasa (3/3/2026). Ketua Majelis Hakim Efendi dalam amar putusannya menyatakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak mampu membuktikan secara sah dan meyakinkan unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Mengadili, menyatakan terdakwa Junaedi Saibih tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu, alternatif kedua, dan alternatif ketiga penuntut umum,” ucap Hakim Efendi di persidangan. Majelis hakim juga menyatakan membebaskan terdakwa dari seluruh dakwaan sert...

Keterangan Foto : Boyamin Saiman Mewakili ARRUKI dalam gugatan praperadilan kasus judi online/Foto: Boyamin Saiman. Jumat, 6 Maret 2026 - ARRUKI (Aliansi Rakyat Untuk Keadilan dan Kesejahteraan Indonesia) dan LP3HI (Lembaga Pengawasan, Pengawalan, dan Penegakan Hukum Indonesia) mengajukan gugatan praperadilan terhadap Kabareskrim dan Jampidum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatan ini terkait dugaan penelantaran penanganan perkara judi online yang melibatkan terdakwa Firman Hertanto alias Aseng Semarang. Gugatan praperadilan ini tercatat dengan nomor perkara 22/PID.PRAP/2026 dan diajukan pada hari Jumat, 6 Maret 2026. ARRUKI dan LP3HI menilai, langkah Bareskrim Polri dalam menunda penanganan perkara tersebut tidak sesuai ketentuan hukum yang berlaku, khususnya Pasal 158.e KUHAP baru, yang mengatur kewajiban penyidikan dan penuntutan. Putusan PN Jakarta Utara dan Fakta Pelaku Lain Perkara awalnya ditangani Dittipideksus Bareskrim Polri sejak tahap penyidikan hingga penuntutan di ...

      Keterangan Foto: Forum Advokat Spesialist Tipikor (FAST) Menunjuk Duta Advokat Hidup Sehat RM. Nico Hananto. SE.SH. Jakarta - Advokat RM Nico Hananto adalah Influencer Advokat Hidup Sehat yang tinggal di Kupang NTT dan aktif sebagai Pengacara di LBH Pengadilan Negeri Kupang R.M.Nico Hananto Putra,S.E.,S.H adalah salah satu advokat spesialis tindak pidana korupsi (Tipikor) dan perusahaan. Bersama sang Adik, R.M.Tito Hananta Kusuma,S.H.,M.M, mendirikan kantor hukum THK.Co yang beralamat di Golden Centrum, Jalan Majapahit 26 C, Harmoni Kota, Jakarta Pusat (tahun 2015). Ia juga salah satu pendiri Forum Advokat Spesialis Tipikor (FAST), yaitu Organisasi Pengacara yang fokus dalam bidang pemberantasan korupsi. Selain FAST, Nico juga turut membidani berdirinya organisasi Konsultan Pemasyarakatan Indonesia (KITA). Keterangan Foto : R.M.Nico Hananto Putra,S.E.,S.H adalah salah satu advokat spesialis tindak pidana korupsi (Tipikor) dan perusahaan.(Kiri). Bersama sang Adik, R....